Mateng, Suwarta.id – Wakil Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Askary Anwar, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Topoyo yang digelar pada Senin, 9 Februari 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Mateng Litha Febriani, Ketua dan anggota DPRD dapil Topoyo, Kapolsek Topoyo, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mateng, Camat Topoyo, para kepala desa se-Kecamatan Topoyo, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Askary Anwar menegaskan bahwa saat ini pemerintah di semua tingkatan—mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa—sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, setiap usulan program prioritas harus disusun berdasarkan data yang akurat dan valid.
“Usulan kegiatan prioritas yang disampaikan dalam Musrenbang ini harus benar-benar memiliki landasan data yang riil. Selama ini masih banyak usulan yang tidak disertai data yang baik,” ujar Askary di hadapan peserta Musrenbang.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan melalui APBD, mengingat adanya keterbatasan anggaran. Namun demikian, masih terdapat peluang pendanaan melalui ruang fiskal pemerintah pusat yang dapat diakses, dengan catatan usulan program didukung data yang kuat.
“Kelemahan kita selama ini adalah saat mengusulkan program ke pemerintah pusat, sering kali tidak didasari data yang valid. Akibatnya, usulan tersebut dikembalikan,” ungkapnya.
Olehnya itu, Askary menekankan kepada seluruh elemen, khususnya yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, agar serius melakukan perbaikan dan pembenahan data. Menurutnya, data menjadi faktor penentu dalam realisasi program.
“Sekarang hampir semua sistem sudah berbasis aplikasi dan data. Jika data kita tidak baik, maka program dari pemerintah pusat tidak akan turun,” tegasnya.
Selain itu, Askary juga menyinggung sejumlah isu prioritas daerah, seperti ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), program Sekolah Rakyat yang telah diusulkan, serta dukungan pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang layak menerima, menyusul adanya pengurangan jatah anggaran dari pemerintah provinsi.
“Insyaallah, bagi masyarakat yang memang layak, akan kita tanggung,” tutup Askary. (Adv)
Komentar