Mamuju, Potretrakyat.com; – Jelang (Pemilihan Umum) Pemilu 2024, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sulawesi Barat melaksanakan dialog publik Suara Demokrasi.
Dengan mengangkat tema “Peran Pers Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024” dialog publik ini digelar di salah satu cafe di Mamuju. Senin, (18/12/2023).
Kegiatan dipandu langsung oleh Master of Ceremony (MC) TVRI Sulbar Imelda Adhi Yanti dengan narasumber yaitu Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, Praktisi Media, Adi Arwan Alimin.
Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar dalam kesempatannya mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu yakni lemahnya kesadaran politik masyarakat.
Said Usman menyebut, lemahnya kesadaran tersebut meyoal latar belakang visi misi calon yang sangat jarang di muat oleh media.
Sehingga kata dia, mindset media melihat bahwa hal ini mesti dibangun, sebab selama ini hanya menyorot kesalahan penyelenggara Pemilu bersifat personal yang seksi menjadi komsumsi publik.
Hal itu masih dianggap dalam batas wajar, karena media turut terlibat memberitakan fakta yang terjadi secara kritis dan berimbang.
“Kesadaran politik kita di Sulbar ini masih rendah, mestinya juga teman-teman media membahas juga visi misi setiap calon,” kata dia.
“Dalam gambaran media kita, sekedar masalah dalam internal lembaga pemilu, tetapi kami tidak anti kritik karena kami juga adalah lembaga publik, cuma kesadaran kritik bersifat rasional mesti ditelaah apakah membawa perbaikan atau tidak,” icap Usman.
Usman juga menyebut, perihal kolaborasi dengan media membutuhkan anggaran yang cukup apalagi anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak proporsional.
“Karena kita tahu ini lembaga KPU, betul memang punya anggaran tetapi hanya berkaitan dengan tahapan proses pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
“Rata-rata anggaran kami terporsir tahapan pemilu, makanya kita susah mengotak atik kalau bersumber dari APBN, tetapi kalau Pilgub dan Pilkada, itu mudah yang penting ada regulasi mendukung, tetapi ini kita mesti hati-hati melakukan pleno mengambil kebijakan, karena pelaksana teknis itu Sekretariat,” terangnya.
Sementara pada kesempatan yang sama dalam diskusi publik itu, Praktisi media Adi Arwan Alimin, menyebut bisnis dan idealisme pers membutuhkan keseimbangan dalam persepsi media di Sulawesi Barat.
Selain itu, dua hal untuk mendorong kepemiluan yang lebih baik dan berkualitas.
“Ada dua hal untuk menilai kualitas pemilu, pertama berapa persen datang ke TPS, dan seberapa berkualitas pilihan setiap orang,” urai Adi Arwan.
“Saya kira, peran tersebut yang dapat digerakaan oleh media, bagaimana seharusnya kulitas pilihan itu di tentukan di TPS nantinya, dan saya kira soal anggaran media itu bisa dibicarakan dengan internal KPU, sebab bisnis dan idealisme pers tidak bisa dipisahkan,” ungkap mantan komisioner KPU yang juga mantan Wartawan Senior Sulbar ini.
Sumber: Galih
Editor: Judistira// Redaksi
Komentar