Kanwil Kemenkum Sulbar Lakukan Harmonisasi Raperda bersama Pemkab Polewali Mandar

Mamuju, Potretrakyat.com; – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah pada hari Selasa, 18 Februari 2025 di Ruang Rapat Prof. Baharuddin Lopa.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Polewali Mandar, termasuk Asisten 1 Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) Kanwil Kemenkum Sulbar.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar telah menerima 30 permohonan harmonisasi rancangan produk hukum daerah hingga pertengahan Februari 2025.
“Meskipun terdapat efisiensi anggaran, Kanwil Kemenkum Sulbar tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal, bahkan berupaya mempercepat proses penyelesaian permohonan harmonisasi” ujarnya
John Batara Manikallo juga menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan visi misi pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita.
Hal ini bertujuan agar program dan proses pembangunan berjalan линейer dari pusat hingga daerah, sehingga dapat mempercepat peningkatan ekonomi daerah dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar.
Dalam rapat tersebut, dibahas enam rancangan produk hukum daerah, antara lain:
* Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
* Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029
* Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026
* Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025
* Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Polewali
* Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menekankan pentingnya ketelitian, kecermatan, ketepatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait, serta menganalisis norma-norma kesesuaian dan potensi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selain itu, salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu mengingatkan agar penyelarasan yang menjadi pedoman tidak hanya Undang-Undang Pemerintah Daerah, tetapi juga peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang mengatur secara substantif pokok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Sumber: Humas Kemenkum Sulbar
Editor: Judistira