Mamuju, Potretrakyat.com; – DPRD memiliki tiga fungsi dan tugas yaitu :Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Fungsi Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD), dan Fungsi Pengawasan, yakni Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
Reses merupakan bentuk implementasi salah dari sala satu fungsi kedewanan terkait dengan fungsi anggaran yang pelaksanaannya telah diatur sesual perundang-undangan yang berlaku. Reses juga digelar setiap anggota DPRD dalam rangka membangun silaturahmi, berdialog secara terbuka dengan segenap anggota masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD guna menyerap aspirasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
H. Arif Daeng Mattemmu dalam arahannya dihadapan masyarakat dusun Salumannu desa Campaloga, kec. Tommo mengatakan bahwa, reses adalah masa sidang diluar gedung DPR dimana merupaka sebuah tuga dan kewajiban setiap anggota DPR berkunjung ke masyarakat yang ada di dapilnya.
Beberapa aspirasi yang disampaikan dalam kesemoatan itu yakni;
1. jalan poros dari Tommo 6 ke dusun Salumanu sudah sering kali dijanji untuk diperbaiki tapi tidak pernah terealisasi dengan jarak kurang lebih 200 meter.
Kepala dusun salupangi mengeluhkan seringnya banjir, sampai sekarang pemerintah setempat tidak pernah peduli. Abrasi sungai yang sering terjadi saat hujan sehingga masyarakat meminta agar pinggiran sungai dibuatkan Talud pinggiran sungai.
Selain itu para petani keluhannya pupuk sangat mahal dan susah didapatkan.
Sedangkan pelaksanaan reses di titik kedua, di Dusun Tongkonanadat Desa Campaloga Kec. Tommo, Arif Daeng Mattemmu menerima aspirasi diantaranya, beberapa program pemerintah yang tidak masuk di dusun tongkonanadat. Rumah ibadah mesjid yang butuh perbaikan. Akses jalan tani rusak parah sehingga menyulitkan petani membawa hasil pertaniannya. Untuk kaum muda meminta sarana olah raga yaitu volly dan perangkatnya.
Dalam kesempatan itu, Arif mengungkapkan, bahwa dirinya akan berusaha memenuhi harapan dan keinginan dari masyarakat di tahun 2024 nanti dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan yang paling mendesak untuk dipenuhi. Senin (4/12/2023).
“Sebab tahun depan anggaran APBD Sulbar mengalami banyak pemotongan untuk menutupi beberapa hutang dan kebutuhan mendesak pemerintah daerah, ” Urai Arif Daeng Mattemmu.
Sumber: Humas DPRD Sulbar
Editor: Judistira
Komentar