Advertorial Maluku Nasional News Pemerintahan
Beranda » Berita » Kakanwil KemenkumHAM Malut Hadiri Opening Ceremony Temu Bisnis Tahap VI

Kakanwil KemenkumHAM Malut Hadiri Opening Ceremony Temu Bisnis Tahap VI

Spread the love

Ternate (Maluku Utara), Potretrakyat.com; – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023 hingga Sabtu 5 Agustus 2023.

Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus juga mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Mengikuti secara virtual, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan, Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi, Kepala Divisi Yankum, Ignatius Mangantar Tua, beserta pejabat administrator dan pejabat pengawas serta sejumlah pegawai Kanwil di Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Malut.

Disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, kegiatan ini sejalan dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”, yang memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Pemerintah konsisten dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Hadirnya K/L Pemda/ BUMN serta Pelaku Usaha dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF ini sebagai langkah nyata mendukung kampanye nasional, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, sebagai tindak lanjut atas arahan dari Bapak Presiden, melalui instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, ujarnya.

Penguatan Wawasan Kebangsaan, Polri–Masyarakat Bersinergi di Sulawesi Barat

Lebih lanjut, beliau mengatakan dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Keuangan ini terdapat misi baru yang diusung yaitu penggunaan kartu kredit pemerintah domestik dan penerapan kebijakan reward and punishment bagi K/L Pemda dan BUMN yang tidak mencapai belanja 95% untuk produk dalam negeri.

“Semoga apa yang kita lakukan in berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian, yang nantinya akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri”, ungkapnya.

 

 

 

Lewat Rakor, Pemkab Pasangkayu Matangkan Persiapan Hari Jadi ke-23 

Sumber: Humas KemenkumHAM Malut

Editor: Judistira

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *