Mamuju, Potretrakyat.com; – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Aktif menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Mamuju, Senin (6/1/2025).
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mamuju.
Koordinator aksi, Muhammad Rezky Aditya, menyatakan adanya indikasi pelanggaran dalam seleksi tersebut, termasuk dugaan penggunaan dokumen palsu oleh beberapa peserta yang dinyatakan lulus.
“Salah satu pelanggaran adalah ketidaksesuaian status peserta yang lulus seleksi. Beberapa peserta yang sebenarnya tidak aktif dalam instansi malah ikut dan dinyatakan lulus seleksi PPPK,” ujarnya dalam orasi.
Aksi ini juga didukung oleh berbagai organisasi seperti FPPI Pimkot Mamuju, PMII Cabang Mamuju, HIPMATA, Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar), dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (Maper).
1. Verifikasi Transparan: Mendesak Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Mamuju untuk membuktikan status peserta yang lulus seleksi dengan melampirkan SK 2023/2024 serta bukti pembayaran gaji sebagai bukti keaktifan bekerja.
2. Diskualifikasi Peserta Tidak Sah: Menggugurkan peserta seleksi yang tidak memenuhi persyaratan pemberkasan.
3. Penghentian Gaji Melalui APBD: Meminta DPRD Kabupaten Mamuju membatalkan penggajian peserta yang tidak terbukti aktif bekerja hingga saat ini.
4. Investigasi Independen: Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki dugaan maladministrasi dalam seleksi CASN PPPK Kabupaten Mamuju tahun 2024.
Sumber: Judistira
Editor: Redaksi
Komentar