Mamuju, Potretrakyat.com; — Dialog akhir tahun yang digelar Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) bersama GMNI Sulawesi Barat dan Ikatan Pelajar Mamuju Tengah menyoroti berbagai persoalan penegakan hukum serta maraknya kasus korupsi yang dinilai belum ditangani secara maksimal di Sulawesi Barat. Kegiatan digelar di HN Coffee pada Selasa (9/12/2025).
Ketua Umum IJS, Irham Aziz S.Ip, menegaskan bahwa penegakan hukum di daerah masih berada dalam kondisi “carut-marut” dan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Ikatan Jurnalis Sulbar melihat banyak persoalan HAM dan penegakan hukum yang belum terselesaikan. Hasil dialog hari ini akan kami rekomendasikan ke aparat penegak hukum,” tegas Irham.
Irham menyebut bahwa berbagai kasus, termasuk persoalan hukum yang menyangkut hak asasi manusia dan problem birokrasi, masih minim penyelesaian dan perlu perhatian serius.
Sementara itu, Ketua GMNI Sulawesi Barat, Sugiarto Albert, menyoroti kasus-kasus korupsi di daerah yang dianggap stagnan dan bahkan menghilang tanpa kejelasan.
“Beberapa kasus korupsi cenderung membuat publik ambigu karena ada yang dipolitisasi dan ada yang hilang tanpa penyelesaian. Contohnya dugaan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Mamuju yang sampai sekarang tidak jelas,” ujar Sugiarto.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ia berharap generasi muda terus menyuarakan persoalan serupa sebagai bentuk kontrol sosial.
Dari unsur pemerintah, Sekretaris Kesbangpol Sulawesi Barat, Muh Yusuf Tahir, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dialog ini. Ia menegaskan bahwa masukan dari publik akan diteruskan kepada pimpinan Pemprov Sulbar sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan.
Kesbangpol juga memaparkan rencana pengembangan sistem deteksi kerawanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan indikasi masalah di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Dialog tersebut diharapkan melahirkan gagasan baru dalam memperbaiki sistem penegakan hukum dan mendorong upaya pencegahan korupsi di Sulawesi Barat menjelang tahun 2026.
Sumber: Humas IJS Sulbar
Editor: Judistira
Komentar