Potretrakyat.com – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan beserta Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh anggota yang masuk ke dalam Tim Pokja Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kompak menjawab pertanyaan evaluator pada Desk Evaluasi Penilaian Tim Penilai Mandiri (TPM).
Sesi tanya jawab dilakukan oleh evaluator Tim Penilai Mandiri kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berjalan lancar.
Evaluator berharap apa yang telah dilakukan bisa berpengaruh terhadap budaya kerja bisa lebih cepat, akurat, dan efektif dalam menjalankan birokrasi.
Kakanwil Parlindungan bersama Kepala Divisi dan seluruh Tim ZI menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh penguji.
Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan meyakini jajarannya akan mendapatkan predikat Satker WBK. Jumat, (25/8/2023)
Kakanwil yang mendapat kesempatan untuk memaparkan terkait Pembangunan Zona Integritas menyampaikan profil Kantor Wilayah, reform 6 Area Perubahan, inovasi, hingga upaya peningkatan sarana dan prasarana.
“Apa yang menjadi Syarat untuk mejadi satker WBK telah kami upayakan secara maksimal, sehingga dengan Pelaksanaan evaluasi ini mendapatkan hasil sesuai harapan” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Sementara itu, dalam kegiatan yang sama, secara terpisah di Aula Pengayoman, Kepala Divisi Administrasi selaku Ketua Tim ZI juga menyampaikan sejumlah capaian yang telah dilakukan jajarannya.
Hal itu juga dikuatkan oleh penjelasan seluruh Kepala Divisi terkait Pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kemenkumham Sulbar.
Jawaban dari Kakanwil, Ketua ZI Kadiv Administrasi Slamet Pramodeji, Wakil Ketua Kadiv Pemasyarakatan Robianto, Kadiv Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati, Kepala Divisi Keimigrasian Andi Pallawarukka beserta Ketua Tim Pokja dan anggota berhasil dijawab dengan optimal.
Evaluator juga memberikan apresiasi atas pertemuan pada kegiatan Desk Evaluasi ini. Disampaikan juga bahwa pertanyaan yang disampaikan semata-mata untuk menggali implementasi-implementasi tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dalam program Reformasi Birokrasi ini sehingga birokrasi menjadi akuntabel, efektif, dan efisien, serta melayani publik dengan semakin baik lagi.
Setelah desk evaluasi ini, Kanwil Kemenkumham Sulbar akan menghadapi proses peninjauan atau observasi lapangan oleh TPM.
Sumber: Humas KemenkumHAM Sulbar
Editor: Judistira/ Redaksi
Komentar