Mamuju, potretrakyat.com – Rapat kerja pimpinan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 30 April 2026.
Rapat pimpinan (Rapim) ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Syakran Rudy yang juga merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulbar, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Zulherizal, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, dan Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud.
Rapim ini juga di hadiri Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah Lita Febriani. Partisipasi aktifnya mencerminkan komitmen kuat Pemkab Mamuju Tengah dalam mendukung evaluasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan di tingkat provinsi.
Dalam forum tersebut, Litha Febriani turut mengikuti pembahasan strategis bersama jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten lainnya, khususnya terkait serapan anggaran, sinkronisasi program, serta pemutakhiran data sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tahun 2026 diharapkan berjalan sesuai target. Meski Triwulan I telah dilalui, serapan anggaran masih relatif kecil karena masih dalam tahap persiapan dokumen perencanaan dan administrasi.
“Triwulan pertama kita lewati dulu dengan baik, nanti masuk triwulan kedua kita dorong yang masih kurang,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan hasil diskusi dengan pihak Kanwil dan BPKP terkait anggaran dari pusat yang harus segera dimanfaatkan agar tidak berpotensi ditarik kembali.
“Kalau TKD ditarik kembali, itu akan sangat mengurangi capaian kita,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi efisiensi dan pemotongan anggaran yang berdampak pada target pendapatan daerah tahun 2026, sehingga diperlukan penyesuaian pada target pendapatan dan belanja.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan enam poin penting, yaitu mitigasi risiko pelaksanaan APBD 2026, sinkronisasi jadwal program, penggunaan data yang valid dan mutakhir, optimalisasi program strategis nasional, pembaruan data kemiskinan, serta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran.
Ia menekankan pentingnya data akurat dalam setiap kebijakan, termasuk koordinasi dengan BPS agar data yang digunakan selalu diperbarui.
“Kalau kita pakai data 2022, maka DAU yang kita dapat juga berdasarkan data 2022,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa rapat ini menjadi forum penting untuk mendengarkan laporan dari pemerintah daerah, termasuk kontribusi aktif Pemkab Mamuju Tengah melalui Litha Febriani dalam menyampaikan capaian serta kendala di daerahnya sebagai bagian dari evaluasi pembangunan Triwulan I. (Ns-01)
Komentar