Mateng ,Potretrakyat.com – Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary menemui unjuk rasa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (nakes) bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di depan Kantor Bupati, Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Rabu (1/4/2026).
Melalui pengaman yang dilakukan Pihak kepolisan dan Satpol PP terpantau dilokasi, Aksi yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) nakes bersama mahasiswa berjalan tertib dan damai.
Usai menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait adanya ketidak sesuaian Perjanjia Kerja dengan upah yang di terima oleh PPPK PW Nakes, Kepada Awak media Askary mengatakan tentu kami dari pemerintah siap menerima aspirasi yang di sampaikan dari teman – teman nakes.
” Saya kira ini hanya miskomunikasi dimana tadi saya sudah jawab, bahwa kami dari pemda tidak ada niat untuk membedakan – bedakan mereka,”ungkapnya.
“Mereka adalah bagian dari kami dan tim kerja kami yang betul – betul di garis terdepan di bidang kesehatan,untuk melayani masyarakat,” tambahnya.
Askary sampaikan juga jika di PK yang ditanda tangani itu sebenarnya standar saja, bahakan di PK itu itu lebih mereka bisa dapatkan apabila mereka bekerja maksimal.
” Terkait persolan itu saya sudah sampaikan tadi mereka itu BLUD seharusnya mereka ful menerima itu, dimana kami sudah bantu 250 dengan harapan bisa berkolaborasi terkait pengkajian Itu karena mereka sudah BLUD,” cerusnya.
Justru kata Askary niat pemerintah itu sudah membantu 250 ribu Untuk menambah kapasitas keuangan di Puskesmas dimana yang kita tau pelayanan di puskesmas itu pelayanan yang terdepan terhadap kesehatan.
” Jadi Persoalan ini hanya Miskomunikasi saja, nanti PK juga akan kita rubah termasuk dengan rinciannya dan insyaallah mereka semua mendapatkan haknya , ” tutupnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang digelar di Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak ini menyuarakan tiga tuntutan. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Gibran, menyampaikan tuntutan tersebut meliputi evaluasi terhadap kinerja Badan Keuangan Pendapatan dan Asli Daerah (BPKPAD) Mamuju Tengah.
Evaluasi terhadap Dinas Kesehatan Mamuju Tengah, serta pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu agar disesuaikan dengan Perjanjian Kerja (PK) yang telah ditandatangani. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah telah meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan persoalan yang diadukan.
Meskipun demikian, massa aksi menyatakan akan memantau keseriusan pemerintah daerah dan mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika janji tersebut tidak dipenuhi. (***)
Komentar