Advertorial Daerah Mamuju News Pemerintahan
Beranda » Berita » Anggaran Minim, Wagub Sulbar: Program Penanganan Stunting dan Kemiskinan Diprioritaskan

Anggaran Minim, Wagub Sulbar: Program Penanganan Stunting dan Kemiskinan Diprioritaskan

Mamuju, Potretrakyat.com; — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan perampingan terhadap sejumlah program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Tim Penanganan Stunting Dan Kemiskinan Secara Terpadu (Pastipadu) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga.

Rapat digelar di ruang rapat Wakil Gubernur Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi, Rabu 19 November 2025.

 

Pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini mengatakan, kondisi keterbatasan anggaran saat ini membuat pemerintah harus lebih jeli menentukan program prioritas. Karena itu sasaran program kembali dievaluasi satu per satu, agar program yang dijalankan benar-benar berdampak kepada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pembangunan RTLH Sasaran 2 Capai 90 Persen, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1418/Mamuju Segera Rampungkan Pengerjaan

 

“Maka sasaran ini kita evaluasi untuk kita fokus pada sasaran-sasaran yang paling berpengaruh untuk menurunkan angka stunting,” jelasnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana menambahkan, kondisi keuangan saat ini membuat semua program tidak mungkin dijalankan sekaligus.

 

TNI dan Masyarakat Bersinergi Lakukan Penanaman Pohon dalam Program TMMD ke-130 Kodim 1418/Mamuju

Karena itu, pemerintah harus memetakan kembali mana yang paling berdampak besar dan paling berpotensi untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

 

“Karena kalau semua kita kerja dengan kondisi fiskal ini tidak mungkin, sehingga dilakukan evaluasi,” katanya.

 

Pada rapat tersebut, ia meminta kepada tim untuk bergerak cepat untuk segera dibahas lagi bersama instansi terkait.

Dua Kali Dilantik Lewat PAW, Sri Hayati Kembali Duduk di DPRD Pasangkayu

 

“Saya minta kepada tim lakukan evaluasi satu dua hari, kemudian laporkan kepada saya mana program yang dianggap penting dan prioritas itu, namun tidak tertuang dalam RAPBD atau tidak tertuang dalam Renja OPD, panggil OPD nya kita diskusikan kembali seperti itu tadi penekanannya,” jelasnya

 

Menurut Junda, langkah evaluasi cepat ini diperlukan agar implementasi program berjalan lebih tepat sasaran.

 

“Jadi tadi ini lebih kepada implementasinya agar lebih cepat tepat sasaran,” tutupnya.

 

 

Sumber: Humas Pemprov Sulbar

Editor: Judistira

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *